Kontroversi UJIAN PAKET C untuk SMK

Beberapa hari terakhir beredar kabar kontroversi Ujian Paket C bagi siswa SMK yang tak lulus Ujian Nasional. Program Paket C bidang IPS akan mengujikan tujuh mata pelajaran yakni, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Sosiologi, Geografi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, dan Matematika. Selanjutnya, pada program Paket C bidang IPA akan mengujikan tujuh mata pelajaran yakni, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa Indonesia, dan Matematika.

Ada beberapa mata pelajaran yang diujikan di Paket C tak dipelajari di SMK … beberapa tahun yang lalu, pemerintah membolehkan siswa SMK mengikuti ujian Paket C … barangkali, saat perencanaan ujian peket disusun, kita terlupa ada SMK … barangkali perlu dibuat ujian Paket C++, khusus SMK agar siswa yang tak lulus UN bisa ikut penyetaraan seperti warga negara yang sekolah di SMA.

KOMPAS/LASTI KURNIA / Kompas Images
Pelajar kelas I SMK Negeri 29 Jakarta berlatih membongkar pasang komponen pesawat dengan alat latihan sebuah pesawat fixed wing di bengkel sekolah mereka, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (10/6). Lulusan sekolah ini banyak dibutuhkan industri penerbangan sebagai tenaga mekanik.

Di bawah ini beberapa artikel yang membahas masalah Ujian Paket C;

SMK Diperlakukan Beda

Beri Solusi yang Adil buat Siswa

Tidak diperkenankannya siswa sekolah menengah kejuruan mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket C menimbulkan perasaan siswa SMK diperlakukan beda. Kebijakan ini pun bisa menyebabkan ribuan siswa SMK yang tidak lulus ujian nasional tidak memiliki ijazah.

Sejumlah kepala SMK yang dihubungi Selasa (10/6) berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang sama adil buat siswa SMK yang tidak lulus ujian nasional (UN).

Jika siswa SMA yang tak lulus UN diberi kesempatan mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) untuk mendapatkan ijazah Paket C, mestinya ada solusi yang adil buat siswa SMK yang tidak lulus UN. Jika UNPK Paket C SMA IPA/IPS dinilai tidak sesuai dengan karakteristik siswa SMK, perlu dicari solusi lain yang bijaksana.

”Siswa SMK juga memerlukan ijazah sebagai syarat administrasi untuk bisa masuk ke dunia kerja,” kata Wurdono, Kepala SMK Negeri 26 Jakarta. Di SMK penerbangan ini, 227 siswanya sudah lulus ujian kompetensi keahlian kejuruan.

Seperti dinyatakan sebelumnya, Koordinator UNPK Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) M Yunan menyatakan UNPK Paket C tertutup bagi siswa SMK yang tidak lulus UN.

Tidak ada kendala

Hadibowo S, Kepala SMK Negeri 20 Jakarta, mengatakan belum mengetahui aturan yang menyatakan UNPK tertutup bagi siswa SMK. Pasalnya, sejumlah siswa SMK Negeri 20 yang tidak lulus tahun lalu tidak ada kendala untuk ikut UNPK Paket C.

Wakil Koordinator Education Forum Yanti Sriyulianti mengatakan, kepala sekolah harus berani mengambil keputusan untuk menentukan sendiri kelulusan peserta didik dan memberikan ijazah.

Ketua BSNP Djemari Mardapi secara terpisah justru mengklarifikasi soal tidak bolehnya siswa SMK ikut UNPK Paket C. Djemari menyebutkan, dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 3 antara lain disebutkan, UNPK dapat diikuti peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal kesetaraan. Artinya, siswa SMK boleh ikut UN kesetaraan Paket C seperti siswa SMA lainnya. (ELN/INE)

Source: Kompas

Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Dilaksanakan Akhir Juni 2008

Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun Pelajaran 2007/2008 akan dilaksanakan dalam dua periode. Ujian periode I untuk program Paket C dilaksanakan pada 24-27 Juni 2008, sedangkan untuk Paket A dan Paket B pada 1-3 Juli 2008. Uj
Jakarta, Senin (9 Juni 2008)–Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun Pelajaran 2007/2008 akan dilaksanakan dalam dua periode. Ujian periode I untuk program Paket C dilaksanakan pada 24-27 Juni 2008, sedangkan untuk Paket A dan Paket B pada 1-3 Juli 2008. Ujian Periode II untuk program paket C diselenggarakan pada 11-14 November 2008,sedangkan untuk Paket A dan Paket B pada 18-20 November 2008. Mulai 2008 UNPK diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad saat memberikan keterangan pers di Gerai Informasi dan Media, Depdiknas, Jakarta, Senin (9/06/2008).

Hadir pada acara Koordinator UNPK-BSNP Yunan Yusuf, Sekretaris UNPK-BSNP Suharsono, Direktur Pendidikan Kesetaraan Ditjen PNFI Depdiknas Ella Yulaelawati, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Puspendik Balitbang) Depdiknas Burhanuddin Tolla, dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama Amin Haedari.

Hamid mengatakan, pemerintah tidak menetapkan target kelulusan UNPK, tetapi akan memantau efektivitas proses pembelajaran pada program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan antisipasi terhadap peningkatan jumlah peserta UNPK tahun 2008. Menurutnya, hal ini dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena dari banyaknya siswa yang tidak lulus pada UN formal. “Tetapi juga karena program Paket A, B, dan C reguler, serta homeschooling yang setiap tahun berjumlah sangat signifikan,” katanya.

Hamid menyebutkan, jumlah kelulusan peserta UNPK 2007 Paket A 79,1 persen, Paket B 86,84 persen, Paket C IPS 76,32 persen, dan Paket C IPA 72,66 persen. Sementara jumlah peserta UNPK 2007 kontribusi dari yang tidak lulus UN formal untuk Paket B 60 persen dan Paket C 42 persen.

Yunan menjelaskan, peserta UNPK terdiri atas tiga jenis yakni, peserta reguler dari masyarakat belajar pendidikan kesetaraan, peserta belajar mandiri atau pada homeschooling, dan peserta dari siswa yang tidak lulus pada UN formal.

Yunan mengatakan, khusus untuk peserta dari siswa yang tidak lulus UN formal pada jenjang SMK tidak diperbolehkan mengikuti UNPK. Hal ini, kata dia, disebabkan karena pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak menyebutkan bahwa SMK boleh mengikuti UNPK. Selain itu, kata dia, ada mata pelajaran yang diujikan di UNPK, tetapi tidak dipelajari di SMK. “Kita tegaskan betul untuk SMK tidak boleh lagi mengikuti UNPK,” katanya.

Yunan menyebutkan, materi yang diujikan untuk program Paket A meliputi lima mata pelajaran yakni Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Untuk program Paket B materinya meliputi enam mata pelajaran yakni, Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

Sementara, lanjut Yunan, untuk program Paket C bidang IPS akan mengujikan tujuh mata pelajaran yakni, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Sosiologi, Geografi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, dan Matematika. Selanjutnya, pada program Paket C bidang IPA akan mengujikan tujuh mata pelajaran yakni, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa Indonesia, dan Matematika.

Yunan menyampaikan, peserta UNPK dinyatakan lulus apabila memiliki nilai rata-rata minimal 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan tidak ada nilai di bawah 4,25 atau memiliki nilai 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai pada mata pelajaran lainnya minimal 6,00. “Peserta UNPK yang dinyatakan belum lulus dapat mengikuti UNPK periode berikutnya,” ujarnya.

Yunan menambahkan, bagi peserta UNPK yang pernah mengikuti UNPK Paket A, Paket B, dan Paket C pada periode sebelumnya dan dinyatakan belum lulus, maka nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari mata pelajaran yang sama. “Jadi kalau dia mengulang pada bulan November, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi ketika dia mengikuti ujian yang kedua itu,” katanya.

Burhanuddin menyebutkan, peserta UNPK Paket A sebanyak 58.833 orang, Paket B sebanyak 235.016 orang, dan Paket C IPA dan IPS sebanyak 224.595 orang. Adapun biaya penyelenggaraan UNPK disediakan oleh pemerintah. Untuk Paket C total sebanyak Rp.97.000,00 per siswa. “Artinya mungkin berbeda antara di Jakarta Rp.50.000, sedangkan di Maluku Utara lebih mahal, tapi rata-rata sekian,” katanya.

Amin mengatakan, di lingkungan pondok pesantran banyak santri yang tidak mengikuti pendidikan formal, tetapi mengikuti Pendidikan Kesetaraan. Dia menyebutkan, jumlah institusi yang ikut UNPK sebanyak 620 pondok pesantren tersebar di 178 kabupaten/kota. Adapun jumlah peserta UNPK 2008 di bawah naungan Departemen Agama sebanyak 37.597 orang terdiri atas peserta Paket C 26.493 orang, Paket B 8.276 orang, dan Paket A 2.828 orang.***

Source: Portal Depdiknas

Filed under: Info , sma, smk, ujian kesetaraan, ujian paket C, UN