@dwitagama: Karakter tumbuh dari pembiasaan

mengedit AD & ART Komite Sekolah

26 Comments

Hari ini di SMK Negeri 57 Jakarta, Saya bersama perwakilan SMA dan SMK se DKI Jakarta membahas model AD & ART Komite Sekolah termasuk dengan model pengelolaan dana komite.

Diharapkan teman-teman pengurus Komite Sekolah memiliki acuan agar bisa berprean lebih baik antarkan anak bangsa hidup lebih sejahtera

SISTEMATIKA
ANGGARAN DASAR
KOMITE …………………………………..
KOTAMADYA JAKARTA ……………….

DAFTAR ISI

MUKADIMAH

ANGGARAN DASAR
KOMITE SM …………… JAKARTA

BAB I
NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
NAMA

Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN

BAB II
AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN

Pasal 3
AZAS

Pasal 4
VISI

Pasal 5
MISI

Pasal 6
TUJUAN

Pasal 7
FUNGSI

Pasal 8
PERANAN

BAB III
KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9
KEANGGOTAAN

Pasal 10
KEPENGURUSAN

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

BAB V
KEUANGAN
Pasal 12
SUMBER KEUANGAN

Pasal 13
PENGGUNAAN ANGGARAN

BAB VI
MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 14
MEKANISME KERJA

Pasal 15
RAPAT-RAPAT

BAB VII
PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 16

Pasal 17
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMITE SM ………….. JAKARTA
=======================================================

BAB I
PEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUS
Pasal 1
SYARAT – SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS KOMITE SEKOLAH

Pasal 2
PEMILIHAN ANGGOTA

Pasal 3
PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 4
KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS

Pasal 5
Ayat 1
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Ayat 2
MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS

Ayat 3
SEBAB – SEBAB PENGGANTIAN PENGURUS

BAB II
RINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAH
Pasal 6

BAB III
MEKANISME RAPAT
Pasal 7

BAB IV
KERJASAMA
Pasal 8

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah

ANGGARAN DASAR
KOMITE SMK/SMA…… JAKARTA
KOTAMADYA JAKARTA …………….

MUKADIMAH
Dengan nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
Sesungguhnya pembangunan Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang diridhai allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
Bahwa Pendidikan merupakan tanggng jawab bersama antara orangtua, Masyarakat dan Sekolah ( pemerintah )
Sekolah Menengah Kejuruan SMK/SMA…… Jakarta adalah salah satu satuan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi ( Dikmenti ) Profinsi DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan maka SMK/SMA…… Jakarta membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang menjadi mitra sekolah, beranggotakan perwakilan orang tua/ wali murid, komunitas sekolah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang perduli terhadap pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai Komite Sekolah.
Kemudian sebagai dasar acuan operasional kegiatan maka Komite Sekolah menyusun & menetapkan Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) Komite SMK/SMA…… Jakarta.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Petunjuk dalam merealisasikan AD / ART tersebut

ANGGARAN DASAR
KOMITE SMK/SMA…… JAKARTA
BAB I
NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
NAMA
Organisasi ini bernama Komite Sekolah ……………………Jakarta Disebut dalam Anggaran Dasar dengan istilah Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta Utara.

Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN
Komite Sekolah bertempat di SMK/SMA…… Jakarta ….. Alamat. ………….

BAB II
AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN

Pasal 3
AZAS
Komite Sekolah berazaskan Pancasila

Pasal 4
VISI
Menjadi organisasi mitra sekolah yang akuntabel dan bermartabat dalam menfasilitasi pendidikan SMK/SMA…… Jakarta yang berakhlak mulia dan berkualitas bisnis global

Pasal 5
MISI
Menfasilitasi Pendidikan & Pelatihan Kejuruan di SMK/SMA…… Jakarta yang berakhlak mulia dan berkualitas dibidang Bisnis & Manajemen sesuai dengan kebutuhan lingkungan bisnis global

Pasal 6
TUJUAN
a. Menghimpun harapan dan menyatukan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional program pendidikan di satuan pendidikan disatuan pendidikan masing-masing.
b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing..
c. Membantu menciptakan suasana yang kondusif, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan masing-masing..

Pasal 7
FUNGSI
Komite Sekolah berfungsi :
a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat ( perorangan / organisasi dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.
d. Memberi masukan, pertimbangan,dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
1) Kebijakan dan program pendidikan:
2) Rencana angaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS):
3) Kriteria kinerja satuan pendidikan:
4) Kriteria tenaga kependiidkan;
5) Kriteria fasilitas pendidikan: dan
6) Hal- hal lain yang berkaitan dengan pendidikan
e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemeratan pendidikan.
f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,penyelenggaran, dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.

Pasal 8
PERANAN
a. Pemberi pertimbanngan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di suatu pendidikan.
b. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaran pendidikan di suatu pendidikan.
c. Pengontrol ( Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilasi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.
d. Mediator antara pemerintah dan masyarakat di suatu pendidikan.

BAB III
KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9
KEANGGOTAAN
Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari :
1. Unsur Masyarakat dapat berasal dari :
a. Pewakilan orang tua / wali peserta didik
b. Tokoh masyarakat (Ketua RT / RW/ RK, ulama,budayawan, dll)
c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figure untuk meningkatkan mutu pendidikan.
d. Pejabat pemerintahan setempat (Lurah, Kepolisian, Korem I, Depnaker, dan Instansi lain)
e. Dunia usaha/ industri ( Pengusaha Industri, jasa,asosiasi,dan lain-lain).
f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI,ISPI,BMPS).
h. Perwakilan forum alumni SMA/SMK/MA yang dewasa dan mandiri.
2. Unsur Dewan Guru, Yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.

Pasal 10
KEPENGURUSAN
1. Kepengurusan Komite Sekolah,
a. Pengurus Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang dengan susunan sebagai berikut :
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. dan 6 bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.
b. Masa bakti Kepengurusan
Masa bakti kepengurusan komite sekolah selama 2 tahun dan dapat dipilih kembali.
c. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah.
d. Jika diperlukan dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.
e. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan/ketua yayasan sekolah yang bersangkutan.

2. Surat Keputusan Tentang Komite Sekolah
a. Sekolah negeri diterbitkan oleh Kepala sekolah diketahui oleh Dewan Pendidikan
b. Sekolah swasta diterbitkan oleh kepala sekolah disejutui oleh ketua Yayasan yang diketahui oleh Dewan Pendidikan Kodya Jakarta Utara.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Komite Sekolah mempunyai hak :
a. Hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan
b. Hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan
c. Hak untuk mengikuti kegiatan baik formal maupun non formal.

2. Anggota berkewajiban untuk :
a. Mentaati semua ketentuan AD/ART
b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Komite Sekolah

BAB V
KEUANGAN
Pasal 12
SUMBER KEUANGAN
Sumber keuangan diperoleh dari :
1. Dana hasil dari swadana pengurus komite sekolah dan anggota komite sekolah
2. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN)

Pasal 13
PENGGUNAAN ANGGARAN
Penggunaan Anggaran Komite Sekolah dana masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah digunakan untuk :
1. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
2. Menunjang KBM
3. Peningkatan mutu pendidikan/sarana dan prasarana
4. Kegiatan evaluasi belajar
5. Kegiatan kesiswaan dan lingkungan hidup
6. Kegiatan Pembinaan Imtaq dan cinta tanah air
7. Kegiatan operasional komite sekolah.

BAB VI
MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 14
MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja diatur kemudian dalam bentuk tata laksana/pembagian tugas
Pasal 15
RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat terdiri dari :
1. Rapat Anggota
2. Rapat Kerja
3. Rapat Pleno
4. Rapat pengurus harian

BAB VII
PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 16
1. Keputusan perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila cukup alasaan yang kuat serta disetujui oleh anggota dalam rangka peningkatan efisiensi dan kewajiban usaha komite sekolah.
2. Perubahan AD/ART Komite sekolah dilakukan melalui Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh lebih dari separoh jumlah yang hadir.

Pasal 17
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi komite sekolah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Apabila Komite Sekolah secara resmi dinyatakan bubar, maka seluruh asset organisasi komite sekolah dalam bentuk apapun diserahkan kepada satuan pendidikan yang akan digunakan untuk kepentingan kependidikan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

1. Anggaran dasar komite sekolah berlaku sejak ditetapkan
2. Dengan berlakunya AD ini maka segala ketentuan yang terdahulu dengan sendirinya tidak berlaku.
3. Keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah ditentukan oleh niat baik, kerja keras yang tulus Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : …………………………

Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah

……………………………… ………………………………….

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMITE SMK/SMA…… JAKARTA
==========================================================

BAB I
PEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUS
Pasal 1
SYARAT – SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS KOMITE SEKOLAH

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan;
4. Menyatakan bersedia menjadi anggota komite sekolah secara tertulis;
5. Tidak menuntut imbalan (Honor);
6. Tidak cacat hukum.
Pasal 2
PEMILIHAN ANGGOTA
1. Pemilihan anggota diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh Kepala satuan pendidikan dan/atau oleh masyarakat;
2. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah gasal yang terdiri dari unsur guru, kepala sekolah/penyelenggara pendidikan /Yayasan, perwakilan orang tua peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, pemerhati pendidikan/alumni, tokoh masyarakat/tokoh agama, kalangan dunia usaha dan industri, pejabat pemerintah setempat, organisasi profesi tenaga kependidikan, dan unsur pengurus komite sekolah yang sudah ada;
3. Panitia persiapan mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk majelis sekolah dan komite sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah menurut keputusan ini.
4. Panitia persiapan bertugas menyusun criteria calon anggota, menyeleksi serta menyusun nama-nama anggota, mengumumkan calon-calon anggota.
5. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota berdasarkan suara terbanyak

Pasal 3
PEMILIHAN PENGURUS
1. Pemilihan pengurus dilakukan dalam forum musyawarah anggota
2. Pemilihan pengurus ditentukan dengan suara terbanyak
3. Ketentuan lebih lanjut tentang proses pemilihan diatur dalam Tata tertib tentang pemilihan pengurus.
4. Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah untuk diteruskan ke Sudin Dikmenti Kotamadya Jakarta Utara serta Dewan Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara.

Pasal 4
KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS

1. Calon anggota komite sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota komite sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur, yakni unsur masyarakat dan unsur dewan guru dan atau yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.
2. Pengurus terdiri seorang ketua, sekretaris, dan seorang bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Bidang-bidang antara lain terdiri dari : Bidang Penggalian Sumber Daya Sekolah, Bidang Pengelolaan Sumber Dana Sekolah, Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan, Bidang Jaringan Kerjasama dan Sistem Informasi, Bidang Sarana dan prasarana, dan Bidang Usaha.
4. Kepengurusan dipilih dari dan oleh anggota komite sekolah
5. Pemilihan kepengurusan dilakukan dalam rapat forum musyawarah anggota yang dipimpin oleh salah satu anggota atas persetujuan anggota terpilih.

Pasal 5
Ayat 1
STRUKTUR KEPENGURUSAN
Struktur Kepengurusan Komite SMK/SMA…… Jakarta Periode 2007 – 2009 adalah :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
Anggauta / Bidang – bidang :
1. Bidang Penggalian Sumber Daya Sekolah
a.
b.
2. Bidang Pengelolaan Sumber Dana Sekolah
a
a.
3. Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan
a.
b.
4. Bidang Jaringan Kerja sama dan Sistem Informasi
a.
b.
c.
5. Bidang Sarana Prasarana
a.
b.
6. Bidang Usaha
a.
b.

Ayat 2
MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS
Keputusan pergantian pengurus dilakukan dalam rapat pleno anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50 % anggota yang hadir.
Ayat 3
SEBAB – SEBAB PENGGANTIAN PENGURUS
a. Berakhirnya masa bakti
b. Meninggal dunia
c. Mengundurkan diri
d. Melanggar ketentuan organisasi

BAB II
RINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAH
Pasal 6

1. Menyelenggarakan rapat rapat sesuai dengan program yang telah ditentukan;
2. Menyusun program kerja bersama-sama dengan sekolah;
3. Membantu merumuskan dan menetapkan visi, misi, moto, dan dasar filosofi lainnya bersama-sama pihak sekolah;
4. Membantu merumuskan dan menetapkan program sekolah, serta APBS bersama-sama dengan pihak sekolah;
5. Berperan serta kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah;
6. Berperan serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, serta mengembangkan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala;
7. Berperanserta dalam usaha peningkatan kesejahteraan sekolah, guru, staf tata usaha dan penjaga sekolah;
8. Menetapkan standar pelayanan pengajaran dan pembelajaran sekolah bersama-sama dengan pihak sekolah;
9. Mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik dalam bidang akademis (Nilai tes harian, catur wulan, dan ujian akhir sekolah) maupun bidang non akademis, seperti (akhlak dan budi pekerti luhur, bahasa, seni dan olah raga, kerajinan tangan, dan ketrampilan untuk hidup). Bersama-sama dengan pihak sekolah ;
10. Menggali, menghimpun dan megelola sumber dana dari masyarakat untuk mengembangkan dana abadi sekolah dan peningkatan mutu sekolah.
11. Menghimpun dan mengelola saran, masukan,bahan pemikiran dan tenaga yang berasal dari masyarakat peduli pendidikan;
12. Mengidentifikasi permasalahan dan pemecahannya bersama-sama pihak sekolah;
13. Memberi otonomi professional kepada guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, bimbingan serta penilaian pendidikan;
14. Memberi motivasi dan penghargaan kepada guru dan kepada seseorang yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
15. Membangun kerjasama dengan pihak lain dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan;
16. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan keuangan sekolah;
17. Membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanan tugas dan program kerja sekolah kepada warga sekolah dan stake holder;
18. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun local.

BAB III
MEKANISME RAPAT
Pasal 7

1. Pengurus komite sekolah melaksanakan rapat kerja pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2. Apabila dalam rapat pleno anggota jumlah anggota yang hadir belum mencapai quorum, maka dapat di tangguhkan selama 2 (dua ) kali 30 (tiga puluh ) menit.
3. Apabila dalam tenggang waktu tersebut jumlah Anggota yang hadir belum juga memenuhi quorum, rapat di anggap syah dan dapat dilanjutkan.
4. Keputusan dinyatakan syah jika disetujui lebih dari 50 % anggota yang hadir.

BAB IV
KERJASAMA
Pasal 8

1. Pengurus komite sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka upaya pencapaian tujuan kerja program kerja komite sekolah atas sepengetahuan pihak kepala sekolah/ penyelenggaraan pendidikan/ yayasan.
2. Pengurus komite sekolah memiliki hubungan tata kerja dengan sekolah lainnya , Kasi Dikmenti kecamatan, Sudin Dikmenti Kotamadya Jakarta Utara, organisasi profesi asosiasi dunia usaha dan industi dan kemasyarakatan dengan tetap harus memperhatikan dan mengedepankan cirri kemandirian demi menjaga kredibilitas Komite Sekolah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

1. Apabila dalam Anggaran Rumah Tangga ini terdapat ketentuan yang dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan di atur dan ditetapkan kemudian.
3. Anggaran Rumah Tangga ini disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan karakteristik, kondisi dan kemampuan sekolah.
4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapka di : Jakarta
Pada tanggal :

Ka. SMK/SMA…… Jakarta Komite Sekolah

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SMK/SMA…… JAKARTA
PERIODE 2007 – 2009

BIDANG A : Penggalian Sumber Daya Sekolah
BIDANG B : Pengelolaan Sumber Dana Sekolah
BIDANG C : Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan
BIDANG D : Jaringan Kerja Sama dan Sistem Informasi
BIDANG E : Sarana Prasarana
BIDANG F : Usaha

Ketua Komite Sekretaris

JOB DISCRIPTION ( RINCIAN TUGAS )
PENGURUS KOMITE SEKOLAH

KETUA KOMITE
1. Bersama – sama pengurus lain dan anggota menyusun rencana program kerja komite sekolah
2. Mengesahkan rencana program kerja komite sekolah
3. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang ditetapkan oleh anggota melalui rapat – rapat
4. Mengundang rapat – rapat harian komite sekolah kepada kepala sekolah
5. Mengkomunikasikan hasil rapat komite sekolah kepada kepala sekolah
6. Mengundang rapat pihak sekolah atas undangan kepala sekolah
7. Menghadiri rapat dinas sekolah atas undangan kepala sekolah
8. Menerima klarifikasi sumber pembiayaan sekolah yang berasal pemerintahan dan kebutuhan sekolah
9. Menerima klarifikasi persoalan yang dihadapi sekolah
10. Memberikan edaran, himbauan dan atau bentuk lain kepada stakeholders
11. Mengesahkan segala keputusan komite sekolah dan atau keputusan bersama dengan sekolah, melalui penandatanganan yang disyahkan dengan cap resmi
12. Mengadakan pertanggungjawaban keuanganyang ditipkan masyarakat kepada sekolah
13. Mengesahkan pemberian penghargaan komite sekolah kepada kepala sekolah, guru, staf TU yang berprestasi
14. Memberikan perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan / memberikan sejumlah dana atas pengajuan sekolah
15. Memberikan sanksi kepada anggota pengurus yangtidak dapat menunaikan tugas dengan baik
16. Mengevaluasi program kerja komite sekolah

SEKRETARIS KOMITE
1. Membuat agenda kerja bersama – sama ketua dan bidang yang ada
2. Menyusun administrasi ( personil, sarana dan prasarana, serta hal yang dipandang penting
3. Membuat dan mengedarkan undangan rapat – rapat dibantu oleh staf yang ditunjuk
4. Membuat laporan – laporan kepada pihak yang terkait
5. Membuat notulen rapat – rapat
6. Mengagendakan surat masuk dan keluar dibantu oleh staf yang ditunjuk

BENDAHARA KOMITE
1. Menerima , membukukan, mengamankan dana yang diperoleh dari bantuan masyarakat setelah memperoleh pengesahan komite sekolah
2. Mengeluarkan dan membukukannya pengeluaran dana kepada sekolah atas persetujuan komite sekolah
3. Melaporkan keadaan keuangan kepada anggota komite sekolah dan masyarakat atas persetujuan ketua komite sekolah

BIDANG – BIDANG

1. BIDANG PENGGALIAN SUMBER DAYA SEKOLAH

1. Bersama – sama pihak sekolah menganalisa potensi sumber daya sekolah, pada lingkup kewilayahan , sosial ekonomi masyarakat, instansi diwilayah setempat
2. Mengklarifikasi hasil analisis masyarakat sekolah menyangkut SDM dan bentuk lain yang dianggap sebagai potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah
3. Mendaftar dan memetakan potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah
4. Melaksanakan penarikan dana dan menyerahkan kepada pengelola dana masyarakat
5. Melaksanakan pemikiran, ide dan gagasan masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan komite sekolah untuk kepentingan sekolah
6. Melaksanakan pnarikan SDM kependidikan yang dianggap strategis dan dibayar oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah

2. BIDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKT

1. Atas persetujuan ketua komite sekolah menyerahkan dana masyarakat kepada bendahara untuk dibukukan
2. Mendistribusikan perolehan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh pihak sekolah
3. Bersama – sama bendahara membukukan penerimaan dan pengeluaran dana masyarakat
4. Atas persetujuan ketua komite memberikan laporan keadaan keuangan kepada stakeholders

3. BIDANG PENGENDALIAN KULITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

1. Bersama – sama sekolah menyusun standar pelayanan pendidikan, seperti jumlah guru, fasilitas / sarana dan prasarana, kurikulum dan ekstrakurikuler
2. Bersama – sama sekolah menyusun target pencapaian hasil belajar siswa, harian semester dan akhir tahun dan ujian nasional
3. Bersama – sama sekolah menetapkan salah satu unggulan prestasi sekolah baik yang bersifat akademis maupun non akademis
4. Bersama – sma sekolah mengangkat tenaga ahli yang dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan
5. Mengundang pengawas sekolah untuk melakukan dialog dan tindak lanjut hasil pengawasan professional yang dapat dijadikan bahan pertimbangan komite sekolah
6. Bersama – sama komite sekolah lain melakukan kolaborasi system pengendalian kualitas pelayanan baik sekolah sejenis setingkat maupun tidak sejenis dan tidak setingkat, misalnya SD dengan SLTP, SLTP dengan SMA / SMK dalam satu wilayah atau luar wilayah

4. BIDANG JARINGAN KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI

1. Bersama – sama sekolah menyusun program kerjasama dengan pihak luar masyarakat sekolah ( Instansi non pendidikan , dunia usaha dan dunia industri
2. Bersama – sama sekolah ikut membantu memberikan, mencarikan informasi yang dapat mendukung rencana dan program sekolah
3. Bersama – sama sekolah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar sekolah

5. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

1. Bersama – sama dengan pengurus lain menyusun program kerja komite sekolah
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua komite atau hasil keputusan musyawarah komite sekolah

6. BIDANG USAHA

1. Bersama – sama dengan pengurus lain menyusun program kerja komite sekolah
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua komite atau hasil keputusan musyawarah komite sekolah
3. Memberikan saran terobosan cara mencari sumber dana sekolah

Jakarta, 18 Agustus 2007
Pengurus Komite Sekolah

Ketua Sekretaris

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) SMK/SMA…… Jakarta dibuat berdasarkan acuan hukum yang kuat., karena itu kehadirannya perlu disambut dengan terbuka dan saling mendukung antara komite sekolah dengan pihak sekolah
2. Implementasi Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah ( ART ) Tangga Komite SMK/SMA…… Jakarta ini tentu melihat situasi dan kondisi lingkungan setempat sehingga tidak terkesan kaku yang akhirnya berakibat pada hubungan keduanya tidak harmonis. Hal ini perlu kita hindari agar tidak mengganggu penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di lingkungan SMK/SMA…… Jakarta.
3. Struktur Pengurus , Job Discription ( rincian tugas ) pengurus komite, program kerja komite bersifat terbuka dan dinamis sehingga masih memungkinkan beberapa perubahan dikemudian hari bila dikehendaki dan disepakati bersama antara pengurus komite dengan sekolah yang merupakan mitra kerja paten .

B. Saran – Saran
1. Hendaknya seluruh komponen stakeholder yang ada di SMK/SMA…… Jakarta dapat membaca dan memahami isi yang terkandung dalam Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) Komite SMK/SMA…… Jakarta, karena itu merupakan acuan kita bersama antara Komite Sekolah dengan keluarga besar SMK/SMA…… Jakarta sehingga tidak menimbulkan misunderstanding yang merugikan kita bersama
2. Bila ada perbedaan penafsiran terhadap AD / ART Komite SMK/SMA…… Jakarta hendaknya bisa diselesaikan melalui musyawarah bersama sehingga dapat ditemukan kesamaan pandang.

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
KOMITE SEKOLAH
SMK/SMA…… JAKARTA

SEKOLAH MENENGAH …………………… JAKARTA
KOMITE SEKOLAH SMK/SMA……
Jl. …………………….
Tahun 2008

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan mengucapkan syukur Al-Hamdulillah kehadirat Allah SWT kami Tim Manajemen Sekolah dan Pengurus Komite SMK/SMA…… Jakarta telah dapat menyusun ” PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMITE SEKOLAH SMK/SMA…… JAKARTA” sebagai acuan bersama dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran SMK/SMA…… Jakarta agar lebih transparan dan akuntabel.
Pedoman ini kami setujui dan disahkan bersama sebagai bentuk KOMITMEN antara Manajemen Sekolah dan Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran 2008/2009.

Disahkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

Kepala Sekolah Pengurus Komite Sekolah
SMK/SMA…… Jakarta SMK/SMA…… Jakarta

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim
Puji syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyusun , PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMITE SEKOLAH SMK/SMA…… JAKARTA
Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun menyiapkan perangkat/instrumen, dengan harapan pada pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan pada kegiatan masing-masing unit dapat berjalan dengan lancar sesuai Prosedur yang terstandar yang telah ditetapkan, namun demikian kami yakin bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami berharap mendapatkan saran-saran perbaikan dari berbagai pihak yang berkompeten, kiranya hal demikian akan menjadikan pelajaran bagi kami dan perjalanan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Demikian Pedoman Pengelolaan Keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta ini dibuat, agar perjalanan menuju SMK Mandiri berstandar Nasional dan bertaraf Internasional tercapai dengan memperoleh jalan kemudahan melalui Visi-Misi menghasilkan tamatan yang Competence, Conscience dan Compassion
Semoga Allah SWT selalu menyertai kita semua dalam melaksanakan motto SMK/SMA…… ” MENJADI SEKOLAH YANG UNGGUL PEMBENTUK SDM BERKUALITAS , BERMORAL DAN BERAKHLAK MULIA Amin !
Jakarta, ….
Ketua Komite Sekolah
SMK/SMA…… Jakarta

PEMBUKAAN

Road to democracy telah dirintis dalam penataan dan pengembangan SMK/SMA…… Jakarta sejak awal September 2007 di sekolah ini dan akan terus dijaga dengan terlaksananya proses Manajemen Mutu Berbasis Sekolah (MMBS) dalam suasana yang lebih baik dan rasional. Melalui pengelolaan keuangan yang BTP. (Bersih, Transparan dan Profesional ) sebagai impian akan kondisi yang lebih baik ( good governance ) diharapkan dapat menjadi kenyataan walaupun masih perlu diupayakan dengan seoptimal mungkin oleh seluruh warga sekolah. Keberhasilan menegakkan BTP diawali dengan peningkatan pelayanan oleh SMK/SMA…… kepada seluruh stakeholder-nya. Sebagai konsumen utama dan penerima layanan tertinggi, masyarakat, orang tua berhak untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang diamanahkan kepada para pengelola kegiatan sekolah. Pada beberapa tahun terakhir , pelaporan keuangan sebuah lembaga tertentu kepada publik menjadi suatu keharusan. Hal tersebut terjadi karena publik ingin mengetahui efisiensi dan efektivitas dana yang telah disumbangkan pada lembaga tersebut.
Seiring dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka diperlukan transparansi dalam segala bidang. Oleh karena itu, SMK/SMA…… Jakarta bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu sistem akuntansi pengelolaan dana komite yang mempunyai sistem pengkodean unit organisasi / kegiatan dan klasifikasi buku besar yang seragam, mempunyai seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtisar transaksi akuntansi dan identifikasi kedokumen sumber, mencatat transaksi / kejadian sesuai dengan standar akutansi, memiliki pengendalian internal yang berupa organisasi, prosedur dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan keyakinan yang wajar bahwa transaksi-transaksi dicatat sebagaimana mestinya. Dengan demikian Komite sekolah SMK/SMA…… Jakarta dapat mempersiapkan laporan keuangan yang dapat mendukung akuntabilitas pencatatan.

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KOMITE SEKOLAH
SMK/SMA…… JAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Bahwa dana Komite Sekolah SMK/SMA…… adalah dana amanat masyarakat yang dikumpulkan oleh komite sekolah, untuk dipergunakan semaksimal mungkin membantu kelancaran dan peningkatan mutu layanan kegiatan belajar mengajar agar terjadi peningkatan mutu pendidikan di SMK/SMA…… Jakarta.
2. Bahwa untuk meningkatkan daya guna serta tercapainya tujuan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, kepedulian sosial di lingkungan SMK/SMA…… Jakarta, serta upaya menggalang peningkatan partisipasi masyarakat maka perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta.
3. Bahwa untuk memudahkan proses penerimaan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan terhadap dana Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta, maka perlu dituangkan dalam bentuk peraturan intern Komite yang tercakup dalam Ketentuan Umum Pengelolaan Dana Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta dan sistem akuntansi pengelolaannya.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan dana di lingkungan Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta.

2. Pedoman ini bertujuan untuk dijadikan acuan standar pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan profesional sebagai kepastian bentuk pelayanan guna memudahkan upaya akuntabilitas, transparansi dan responsible dalam pengelolaan dana Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta.

Pasal 3
Dasar Kebijaksanaan

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
4. Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah, Direktorat Jendral Pendidikan Menengah dan Tinggi Depdiknas Jakarta tahun 2003.
5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 59 tahun 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Provinsi DKI Jakarta.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta tahun 2007.

Pasal 4
Pengertian-pengertian

1. Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan yang bertugas di lingkungan SMK/SMA……

2. Pengurus Komite Sekolah SMK/SMA…… adalah orang-orang yang dipilih dari perwakilan orang tua murid SMK/SMA…… dan atau para guru, serta pegawai di lingkungan SMK/SMA……, serta masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan, dengan masa jabatan 2 (dua) tahun.

3. Ketua Komite Sekolah adalah salah seorang Pengurus Komite Sekolah SMK/SMA……, yang dipilih untuk memimpin kepengurusan Komite sesuai anggaran dasar dan rumah tangga Komite, yang diberi kewenangan untuk mengendalikan keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta

4. Bendahara Komite Sekolah adalah seorang yang diberi tugas membantu Ketua Komite Sekolah dalam menerima, mencatat, menyimpan, dan membayarkan serta membuat laporan uang Komite Sekolah, dan sejauh tidak ada ketentuan khusus dari pemerintah maka seorang Bendahara Komite adalah bendahara masyarakat dan bukan wajib pungut pajak.

5. Akuntan Komite Sekolah adalah seorang yang diberi tugas membantu Ketua Komite Sekolah dalam mencatat BKK yang diberikan dari bendahara,membuat Jurnal, menerima SPJ, faktur-faktur pembelian dari fungsi operasi, memverifikasi dan membandinkan faktur-faktur tersebut dengan BKK, SPD, SPP,SPO/TOR dengan APBS SMK/SMA……, mengarsipkan BKK menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal, dan membuat laporan hasil audit SPJ kepada Fungsi Otorisator.

6. Arus Kas/Cash Flow adalah gambaran dari keadaan uang Tunai Komite Sekolah mulai dari Saldo Awal, Penambahan dan Pengurangan dan saldo akhir dalam kurun waktu tertentu.

7. Laporan Keuangan Komite adalah laporan Arus Kas/Cash Flow dalam kurun waktu tertentu yang dilengkapi buku-buku pendukung yaitu, Buku Kas, Buku Bank, Journal Kas dan Bank Masukan, Journal Kas dan Bank Keluaran, serta Buku Daftar Hutang dan Piutang dan Buku Daftar Inventaris yang dibeli dari Dana Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta.

8. IPBD (Iuran Peserta Didik Baru) adalah dana sumbangan awal yang diberikan orang tua peserta didik baru baik yang baru masuk kelas X, maupun peserta didik pindahan, dan Iuran Peserta Didik Baru ini hanya dikenakan sekali selama peserta didik yang bersangkutan bersekolah di SMK/SMA……, dibayarkan paling lambat setahun pertama kecuali ada kesanggupan lain yang tidak mengikat dari orang tua peserta didik.

9. IRB (Iuran Rutin Bulanan) adalah iuran rutin peserta didik yang besarnya ditetapkan melalui Rapat Pleno Komite Sekolah, dan dibayarkan oleh peserta didik selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.

10. IKP (Iuran Kegiatan Penunjang) adalah sumbangan lain-lain peserta didik yang berkaitan dengan aktivitas peserta didik yang besarnya ditetapkan melalui Rapat Pleno Komite Sekolah, terdiri antara lain; sumbangan bahan praktik, prakerin (PSG), UTS, UAS, TKM, Asuransi Kecelakaan, OSIS dan Kegiatan Akhir Tahun.

BAB II
SUMBER DANA, ALOKASI PENGGUNAAN
DAN PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 5
Sumber Dana Komite Sekolah

Sumber Keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta berasal dari :
1. Iuran peserta didik Baru (IPDB), termasuk peserta didik pindahan
2. Iuran rutin bulanan (IRB)
3. Iuran Kegiatan Penunjang (IKP)
4. Unit Produksi dan Jasa (UPJ)
5. Sumbangan Donatur yang tidak mengikat
6. Sumbangan Insendental atas kesepakatan
7. Jasa bank
8. Sumbangan lain yang tidak mengikat

Pasal 6
Alokasi Penggunaan

Alokasi penggunaan komite diatur sebagai berikut;
1. Iuran Peserta Didik Baru (IPDB) :
a. Urusan Pengembangan Peserta Didik / Kesiswaan
b. Urusan Pengembangan Ketenagaan
c. Urusan Pengembangan Organisasi dan Ketatausahaan
d. Urusan Pengembangan Manajemen Sekolah

2. Iuran Rutin Bulanan(IRB) :
a. Urusan Wajib/Rutin Kurikulum
b. Urusan Wajib/Rutin Peserta Didik /Kesiswaan
c. Urusan Wajib/Rutin Ketenagaan
d. Urusan Wajib/Rutin Sarana dan Prasarana
e. Urusan Wajib/Rutin Organisasi dan Manajemen
f. Urusan Wajib/Rutin Manajemen Sekolah dan Ketatausahaan
g. Urusan Wajib/Rutin Peran Serta Masyarakat

3. Iuran Kegiatan Penunjang (IKP) :
a. Urusan Pengembangan Kurikulum
b. Urusan Pengembangan Sesuai Peruntukannya

4. Unit Produksi dan Jasa (UPJ) :
a. Urusan Pengembangan Kurikulum
b. Urusan Pengembangan Organisasi dan Ketatausahaan
c. Urusan Pengembangan Manajemen Sekolah
d. Urusan Pengembangan Peranserta Masyarakat
Pasal 7
Prosedur Penerimaan

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sebelum ditetapkan besarnya rencana penerimaan dan biaya yang diperlukan dalam tahun anggaran tertentu, maka terlebih dahulu Kepala Sekolah dan Staf manajemen mengajukan kebutuhan biaya yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (RAPBS) dengan langkah sebagai berikut :
a. Kepala Sekolah melalui musyawarah kerja sekolah menyusun RAPBS yang dikaji secara mendalam dengan perkiraan kemampuan Komite Sekolah.
b. RAPBS diajukan Kepala Sekolah kepada Ketua Komite Sekolah, dan selanjutnya Ketua Komite dan Pengurus lainnya melakukan verifikasi dan penilaian terhadap RAPBS yang diajukan.
c. Setelah diverifikasi dan penilaian oleh Ketua Komite dan Pengurus, selanjutnya RAPBS dibawa ke Rapat Pleno Pengurus Komite dan Kepala Sekolah untuk dibahas dan disahkan.
d. Setelah disahkan dan ditetapkan berapa besar IPBD serta besarnya sumbangan rutin masing-masing peserta didik per bulan, RAPBS ini dipaparkan ke depan orang tua (Orang tua Peserta didik Kelas X yang baru)
e. Setelah dipaparkan ke anggota baru, jika ada yang perlu direvisi dilakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya, untuk selanjutnya program kerja dan RAPBS dianggap sah dan dapat dijalankan.
f. Untuk bukti pengesahan RAPBS yang telah disepakati, cukup disahkan dalam berita yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dan atau divalidasi melalui Notaris atau Akuntan Publik.
g. Jika karena sesuatu dan lain hal Kepala Sekolah tidak dapat mengajukan RAPBS untuk tahun tersebut, maka Komite Sekolah akan berpedoman kepada APBS tahun yang lalu.

2. Pelaksanaan Penerimaan
Setelah RAPBS disahkan menjadi APBS dan diketahui besarnya kebutuhan biaya serta beban masing-masing peserta didik, baik IPDB maupun Iuran bulanan serta sumbangan kesiswaan, maka dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah menentukan Kolektor yang membantu memungut dana Komite, yang terdiri dari :
1) Kolektor, petugas yang berasal dari Petugas Tata Usaha Sekolah, bersifat menetap di Kantor Komite atau Kantor Sekolah.
2) Wali Kelas/Pembina akademik, bertugas mengumumkan/ memberikan arahan kepada peserta didik untuk Pembayaran dana Komite Sekolah.

b. Setiap penerimaan uang dari peserta didik, maka kolektor harus membuat kuitansi 2 (dua) rangkap, asli diberikan ke peserta didik dan tembusan diserahkan sebagai control Bendahara Komite.

c. Setiap penerimaan Kolektor pada hari yang sama dan atau pada kesempatan pertama harus segera disetorkan kepada Bendahara Komite Sekolah yang dilengkapi bukti atau keterangan keuangan yang meliputi : Nama dan Kelas Pembayar, dan jenis iuran misal IPDB atau Iuran rutin (Contoh Model Form 1)

d. Disamping pembayaran melalui Kas, maka pembayaran dapat dilakukan melalui Bank, dengan cara orang tua murid menyetor/transfer ke Rekening Komite Sekolah yang sudah ditentukan.

e. Untuk Peserta didik pindahan/mutasi, dibebankan IPDB sebagaimana peserta didik kelas X yang baru, dan disetor ke Bendahara Komite dan atau Kolektor, untuk selanjutnya diperuntukkan sebesar 25% untuk Kas Operasional Komite SMK/SMA…… dan 75% diserahkan ke sekolah untuk biaya administrasi mutasi dan manajemen sekolah.

Pasal 8
Penyimpanan Uang

1. Setelah Bendahara menerima uang dari kolektor, maka Bendahara mencatat dan menyimpan uang tersebut.

2. Menyimpan uang tunai di brangkas besarnya maksimum Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah)

3. Jika uang telah melebihi Rp 5.000.000,00 maka dalam kesempatan pertama segera disetor ke bank.

4. Rekening bank penampungan dana Komite Sekolah harus atas nama Komite Sekolah SMK/SMA…… dan dapat berbentuk :

a. Rekening Giro, jika Rekening Bank dalam Rekening Giro maka Specimen pada Check dan Bilyet Giro harus bersama-sama Ketua Komite Sekolah/Bendahara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah
b. Rekening Tabungan, jika Rekening Bank dalam bentuk tabungan, maka dilakukan QQ atas nama 2 (dua) orang yaitu Bendahara Komite Sekolah dan Kepala Sekolah
c. Deposito, jika dana disimpan dalam bentuk deposito maka sertifikat dibuat atas nama Komite Sekolah SMK/SMA…… QQ Ketua Komite dan Kepala Sekolah sedangkan sertifikat Deposito dipegang oleh Bendahara Komite Sekolah

BAB III
KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN APBS
Pasal 9
Kewenangan

1. Kewenanga pengeluaran keuangan komite diatur melalui mekanisme 4 fungsi, yaitu; fungsi operasi/pelaksana, fungsi otorisator, fungsi bendahara dan fungsi akuntansi.
2. Rincian kewenangan masing-masing adalah sebagai berikut;
a. Fungsi Operasi; Yaitu pelaksana/penanggung jawab kegiatan atau proyek, yang memiliki tanggung jawab dalam penggunaan APBS dengan mekanisme sbb;
1). Membuat Surat Permintaan dana (SPD) dilampiri SPP, SPO/TOR sebanyak 4 rangkap;
2). Menyerahkan SPD,SPP,SPO/TOR ke fungsi Akuntansi
3). Menerima dan mengarsipkan asli SPD,SPP,SPO/TOR berikut BKK dari Bendahara
4) Menerima dan membelanjakan dana sesuai program/termin pembelanjaan dari Fungsi Bendahara
5) Mengumpulkan faktur-faktur pembelian, dan kwitansi
6) Mengarsipkan SPD,SPP, SPO/TOR l dan BKK menurut nomor
7) Membuat dan menyerahkan SPJ kegiatan berikut bukti kegiatan (lampirannya) ke Akuntansi Komite setiap tanggal 5 setiap bulan
8) Menyerahkan sisa dana kegiatan ke bendahara komite.
9) Mengembalikan uang sisa kegiatan ke fungsi akuntansi, bila ditemukan selisih harga antara pembelian dengan harga pasar.
10) Membukukan kedalam Jurnal Kas Program/Unit Kegiatan dan membuat daftar inventarisasi bahan praktik/kegiatan.

b. Fungsi Otorisator; Yaitu Kepala Sekolah/Ketua Komite Sekolah/Wakil Kepala Sekolah Urusan OM yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pencairan dana APBS melalui mekanisme sbb;
1).Menerima dan menandatangani SPD,SPP,SPO/TOR dari Fungsi Akuntansi yang telah diperiksa dan diferifikasi kelayakannya dan atau sesuai program yang telah direncanakan dalam APBS.
2).Untuk SPD,SPP,SPO/TOR dibawah Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu Rupiah) disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan OM dan untuk diatas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah.
3).Untuk SPD,SPP,SPO/TOR mulai Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) harus disetujui oleh KETUA KOMITE SEKOLAH.
4).Memberikan SPD SPP,SPO/TOR yang disetujui kefungsi bendahara
5).Menandatangani cek/kwitansi yang dikeluarkan bendahara

c. Fungsi Bendahara; Yaitu petugas yang mempunyai kewenanangan untuk membayar pembiayaan kegiatan/proyek sesuai APBS melalui mekanisme sbb;
1) Menerima SPD, SPP,SPO/TOR yang telah disetujui dari fungsi otorisator sebanyak dua rangkap
2) Membuat Bukti Kas Keluar (BKK) sebanyak tiga rangkap
3) Menyerahkan ASLI SPD, SPP,SPO/TOR lembar kesatu, BKK lembar kesatu kefungsi operasi
4) Menyerahkan Copy 1 SPD, SPP,SPO/TOR dan BKK lembar kefungsi akuntansi
5) Mengarsipkan Copy 2 SPD, SPP,SPO/TOR dan BKK menurut tanggal
6) Menyerahkan / mentransfer dana kefungsi Operasi
7) Menerima uang sisa kegiatan dan BKM dari fungsi Akuntansi
8) Membuat dan mengisi jurnal kas harian dan Kas Besar
9) Membuat laporan keadaan Kas ke Kepala Sekolah

d. Fungsi Akuntansi; ; Yaitu petugas yang mempunyai kewenangan untuk mencatat dan mengaudit SPJ pembiayaan kegiatan/proyek sesuai APBS melalui mekanisme sbb;
1). Mencatat BKK yang diberikan dari bendahara
2) Membuat Jurnal
3) Menerima SPJ, faktur-faktur pembelian dari fungsi operasi
4) Memverifikasi dan membandinkan faktur-faktur tersebut dengan BKK, SPD, SPP,SPO/TOR dengan APBS SMK/SMA……
5) Mengarsipkan BKK menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal.
6) Membuat laporan hasil audit SPJ kepada Fungsi Otorisator

Pasal 10
Prosedur Pemakaian APBS

1. Prosedur pemakaian dan kelengkapan dalam penggunaan dana komite adalah; Pengguna (fungsi operasi) mengajukan Permintaan Dana (SPD) dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembeliaan/Pembayaran (SPP)/Surat Pengajuan Order Pembelian Barang/Bahan (SPO) untuk penggunaan pembelian bahan/barang dan TOR ( Term Of Referens ) untuk pembayaran pembiayaan kegiatan/belanja insedental sebanyak 4 rangkap (Model Form.2) kepada komite sekolah untuk diteliti kebenarannya sesuai program APBS SMK/SMA……, kemudian dimintakan persetujuan pengeluaran dana kepada fungsi otorisator ( Kepala Sekolah/Wakil Kepsek/Ketua Komite) untuk diteliti kelayakannya, dengan ketentuan :
a. Nilai nominal Uang lebih besar dari Satu Juta Rupiah (>Rp.1.000.000) otoritas ada pada Kepala Sekolah.
b. Nilai diatas Rp.10.000.000 otoritas ada pada Ketua Komite dan Kepala Sekolah
c. Nilai nominal Uang antara lima ratus ribu sampai dengan Satu Juta Rupiah (Rp. 500.000 s.d Rp.1.000.000) otoritas ada pada Wakil Kepala Sekolah Urusan OM.

2. Jika pengajuan dana tersebut disetujui, fungsi otorisator menandatangani SPD, SPP tersebut dan memberikan kebendahara. Jika pengajuan dana tersebut tidak disetujui, fungsi otorisator membuat pernyataan penolakan atas SPD/SPP tersebut dan mengembalikannya kefungsi operasi/pengguna.

3. Setelah menerima SPD dan SPP yang telah ditandatangani Kepala Sekolah/Ketua Komite/Wakil Kepsek, bendahara memverifikasi kebenaran data dalam dokumen tersebut dan membuat Bukti Kas Keluar (BKK) dan Kwitansi sebanyak empat rangkap dengan tembusan ;
 1 lembar diserahkan ke fungsi otorisator
 1 lembar diserahkan ke fungsi operasi
 1 lembar diserahkan ke fungsi Akuntansi
 1 lembar (asli) untuk arsip bendahara

4. Pengguna (fungsi operasi) mengarsipkan SPD, SPP,SPO, TOR, BKK dan Kwitansi lembar kesatu menurut tanggal. Fungsi operasi membelanjakan / menggunaakan uang yang diterima sesuai jadwal termin penggunaan setiap bulan dan setiap bulan paling lambat tanggal 5 harus sudah menyerahkan SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) penggunaan dana kepada Bagian Akuntansi (fungsi Akuntansi) sekolah dengan ketentuan sebagai berikut ;
a. SPJ Belanja Barang meliputi ; SPO / DO, Laporan Penerimaan Barang / Bahan, Faktur Pembelian, dan Kwitansi Pembelian
b. SPJ Honorarium Kegiatan meliputi ;TOR Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Kegiatan, Daftar Penerimaan Honorarium dan Bukti Kegiatan

5. Kemudian fungsi akuntansi. membuat jurnal. SPJ yang diterima dari fungsi operasi diteliti dan diperiksa kesesuaiannya dengan BKK.dan Program, untuk kemudian membuat jurnal menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal.dan melakukan audit serta memberikan surat hasil audit kepada fungsi Otorisator dengan tembusan kepada fungsi operasi dan komunitas program.

Pasal 11
Penggunaan Dana

1. Penggunaan dana APBS berupa program kegiatan, proyek dan operasional yang sudah terprogram dalam APBS, dapat dilaksanakan oleh satuan operasional/penanggung jawab kegiatan, dengan persyaratan sesuai prosedur pasal 10.1.a,b,c dan memperoleh persetujuan Kepala Sekolah/Wakil Kepsek /Ketua Komite, sejauh ada koordinasi dengan Bendahara Komite Sekolah tentang ketersediaan dananya.

2. Besarnya dana yang dapat digunakan oleh satuan operasional/penanggung jawab kegiatan sebesar prosentase jumlah dana yang masuk pada kode akun mata anggaran yang sesuai.

3. Disamping pengeluaran dalam bentuk kegiatan/proyek dan operasional, Komite Sekolah dapat membayarkan kepada Kepala Sekolah, guru dan karyawan berupa Tunjangan Fungsional berdasarkan eselonisasi dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) yang ditetapkan berdasarkan SK. Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta.

Pasal 12
Kegiatan diluar Program

1. Semua kegiatan diluar program yang ada di APBS harus diajukan proposal secara tertulis, kepada Ketua Komite Sekolah, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Komite untuk memohon persetujuan pengurus bersama Staf Manajemen Sekolah SMK/SMA…… Jakarta.

2. Perubahan program yang ada dalam APBS harus dilakukan usulan revisi kepada Ketua Komite Sekolah, dan setelah mendapatkan persetujuan baru dapat dilaksanakan.

Pasal 13
Pajak

1. Sejauh belum adanya ketentuan tertulis dari pemerintah, maka sebagai bendahara masyarakat, maka Bendahara Komite Sekolah tidak wajib memungut dan menyetor pajak.

2. Dalam hal pembelian barang dan jasa, Bendahara Komite wajib membayar PPn jika penjual merupakan wajib Pungut yang memungut PPn, tetapi jika penjual tidak mengenakan PPn maka Bendahara Komite tidak wajib memungtut PPn.

3. Dalam hal pembayaran Honorarium dan sejenisnya dan pembayaran pajak dilakukan oleh para penerima honor dengan cara self assessment pada saat menghitung pajak terhutang pada akhir tahun fiscal.

Pasal 14
Dokumen Pendukung Pengeluaran Uang

Setiap pengeluaran uang Komite Sekolah SMK/SMA…… selain dilengkapi lembar bukti persetujuan pembayaran dari Kepala Sekolah, Ketua Komite atau Wakil OM, sesuai dengan tingkat kewenangan pada pasal 10.1a,b,c, maka pengeluaran tersebut harus juga dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
1. Barang Inventaris
a. Lembar Persetujuan SPD dan SPP
b. Kuitansi bermaterai yang cukup dan stempel toko
c. Faktur Umum
d. Faktur Pajak (jika penjual memungut PPn)
e. Surat Jalan dan Tanda Terima/ Periksa Barang dari User/sekolah

2. Jasa dan Proyek dalam APBS
a. Lembar Persetujuan SPD dan SPP
b. Kuitansi bermaterai yang cukup, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Proyek/ Kegiatan
c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diketahui oleh User/ atau pihak sekolah dan atau Litbang LPM ( Lembaga Penjaminan Mutu)
d. Proposal dan Resume Hasil Kegiatan ( jika pekerjaan Proyek Pendidikan)

3. Honorarium/ Belanja Pegawai
a. Lembar Persetujuan SPD dan SPP
b. Daftar Nominatif Penerima Honor yang sudah ditandatangani lengkap.
c. Daftar Hadir
d. Daftar Hasil Kegiatan/penilaian

4. ATK dan Barang Habis Pakai
a. Lembar Persetujuan SPD dan SPP
b. Kuitansi atau Faktur Toko yang sudah ditandatangani Penerima Barang
c. Rekap pengeluaran barang/ATK

5. Taktis dan Dana Insidental
a. Lembar Persetujuan Otoritas
b. Nota Permintaan dari Penanggung Jawab
c. Kuitansi Tanda Terima

BAB IV
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM PEMBUKUAN

Pasal 15
Administrasi Keuangan

1. Pengelolaan Keuangan Dana Komite Sekolah SMK/SMA……, harus dapat memberikan gambaran kondisi keuangan secara jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana hasil partisipasi masyarakat, khususnya Anggota Komite Sekolah (Orang tua, Murid – SMK/SMA……)

2. Pengelolaan Keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… menjadi tanggung jawab masyarakat/ anggota secara kolektif dan pengelolaannya sehari-hari diserahkan ke Bendahara Komite dan pengurusannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan umum pengelolaan keuangan Komite Sekolah SMK/SMA……

Pasal 16
Sistem Pembukuan

1. Sistem, Pembukuan dan Pencatatan Keuangan Komite Sekolah SMK/SMA……, mengacu kepada system Akuntansi Indonesia, penekanan pada Cash Basis dengan bentuk laporan Cash Flow dan tidak perlu membuat laporan laba atau rugi maupun neraca

2. Sistem pembukuan harus dapat memberikan data keuangan secara lengkap dengan pencatatan yang teratur. Semua data keuangan harus dicatat secara rinci, tidak ada yang ditinggalkan sehingga memberikan informasi secara jelas kepada yang membutuhkan.

Pasal 17
Nomor Mata Anggaran

Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan, maka setiap item penerimaan dan pengeluaran dana diberikan Kode Mata Anggaran (kode akun) sesuai ketentuan pada lampiran.

Pasal 18
Pelaksanaan Pembukuan

1. Buku Harian
a. Buku Harian terdiri dari Buku Kas dan Buku Bank yang dipergunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai baik melalui Kas maupun Bank.
b. Buku/ Catatan Kas dan Bank dibuat dalam 3 lajur (Debet, Kredit dan Saldo) sesuai contoh lampiran
c. Kesalahan catat dalam Buku Kas dan Buku Bank tidak boleh dihapus atau di-Tip Ex, tetapi cukup dicoret dan ditulis ulang di sebelahnya.
d. Buku Kas dan Buku Bank harus ditutup setiap bulan oleh Ketua Komite Sekolah SMK/SMA…… dan Bendahara Komite diketahui oleh Kepala Sekolah

2. Buku/ Catatan Pembantu
a. Buku/ Catatan Jurnal Kas Masuk
1) Buku/ Catatan Jurnal Kas Masuk digunakan untuk mencatat uraian sumber pemasukan kas sesuai kelompok mata anggaran.
2) Tatacara mengerjakan Jurnal Kas Masuk
b. Buku/ Catatan Jurnal Kas Keluar
1) Buku/ Catatan Jurnal Kas Keluar digunakan untuk mencatat uraian Penggunaan Uang Kas, sesuai pengelompokkan mata anggaran
2) Tatacara mengerjakan Jurnal Kas Keluar
c. Buku/ Catatan Jurnal Bank Masuk
1) Buku/ Catatan Jurnal Bank Masuk diginakan untuk mencatat uraian sumber pemasukan Bank seauai kelompok mata anggaran.
2) Tatacara mengerjakan Jurnal Bank Masuk
d. Buku/Catatan Journal bank Keluar
1) Buku catatan Journal bank Keluar digunakan untuk mencatat uraian pengeluaran Bank, sesuai kelompok mata anggaran.
2) Tata cara mengerjakan Journal Bank Keluar
e. Buku Piutang
1) Buku/catatan Piutang digunakan untuk mencatat tagihan tagihan yang belum dibayar.
2) Tata cara mengerjakan Buku Piutang
f. Buku hutang
1) Buku/catatan Hutang digunakan untuk mencatat kewajiban yang belum dibayar.
2) Tata cara mengerjakan Buku Hutang
g. Buku catatan Inventaris
1) Buku/catatan Inventaris digunakan untuk mencatat barang barang Inventaris yang dibeli dari Dana Komite Sekolah.
2) Karena System Pembukuan memakai Cash Basis ( Bukan Acrual), maka pencatatan biaya/nilai susut pada akhir tahun hanya bersifat Promemory ( tidak dibebankan lagi pada cash )
3) Tata cara mengerjakan Buku Inventaris

Pasal 19
Bentuk Laporan Keuangan

1. Bentuk Laporan Keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… adalah bentuk Arus Kas/ Cash Flow, yang dilampiri buku/catatan Kas, Bank, Journal Kas, Bank, Buku/catatan Hutang, Piutang, dan Inventaris.
2. Bentuk format laporan Cash Flow dan cara mengerjakan lihat pada lampiran

BAB V
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM PEMBUKUAN
Pasal 20
Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengawasan Keuangan Dana Komite Sekolah dilakukan secara Interen oleh Pengurus Komite Sekolah dan para anggota

2. Untuk pelaksanaan pemeriksaan intern tersebut, Pengurus Komite dapat membentuk tim ad hoc yang independent yang berasal dari anggota diluar pengurus.

3. Dalam pemeriksaan tutup buku akhir tahun, pemeriksaan secara menyeluruh dapat diserahkan ke Akuntan Publik beregestrasi

4. Pemeriksaan oleh aparat Fungsional ( Bawasda DKI, BPKP,BPK ) hanya dapat dilakukan jika ada permintaan tertulis dari pengurus.

5. Pengajuan tertulis dari pengurus untuk dilakukan pemeriksaan secara fungsional dilakukan jika :

a. Adanya kecurigaan terhadap tindak pidana oleh salah satu atau beberapa orang pengurus Komite Sekolah
b. Adanya tidak kesepahaman yang tidak dapat dikompromikan antara Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah
c. Adanya ketidak taan azaz dari pihak sekolah terhadap ketentuan ketentuan tertulis yang telah ditetapkan oleh Komite Sekolah
d. Pengajuan pemeriksaan fungsional dianggap sah jika diajukan dan ditandatangani oleh salah satu dari 3 Pejabat Komite Sekolah yaitu Ketua Komite Sekolah, dan atau wakil Ketua Komite, dan atau Sekretaris Komite Sekolah.

Pasal 21
Laporan-laporan

a. Laporan Keuangan Komite Sekolah dilakukan secara berkala yaitu Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan Laporan Akhir Tahun ( Tutup buku )

b. Laporan Komite Sekolah di sampaikan kepada Anggota Perwakilan Klas untuk disampaikan kepada anggota lainnya secara transparan

c. Tembusan Laporan disampaikan kepada Kepala SMK/SMA…… Jakarta

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

1. Hal hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… Yang belum diatur dalam ketentuan umum pengelolaan Keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… Ini, akan diajukan ke Rapat Paripurna Pengurus untuk selanjutnya ditambahkan sebagai addendum dari ketentuan Umum ini

2. Ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan Ketentuan Umum Pengelolaan Dana Komite Sekolah SMK/SMA…… Jakarta ini dinyatakan tidak Berlaku.

3. Ketentuan ini berlaku saat ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : ……

KOMITE SEKOLAH
SMK/SMA…… JAKARTA

Ketua, Bendahara,

Menyetujui
KEPALA SMK/SMA…… JAKARTA

About these ads

Author: Dedi Dwitagama

Working as Teacher at Vocational High School 50 Jakarta (SMK Negeri 50 Jakarta Timur), Trainer and Motivator on Drug Abuse, Leadership & HIV-AIDS Prevention, Education, ICT, Leadership, Character Building also as photografer. Please visit; http://dedidwitagama.wordpress.com, http://trainerkita.wordpress.com and http://fotodedi.wordpress.com

26 thoughts on “mengedit AD & ART Komite Sekolah

  1. LKS untuk bidang IT di kota Bandung tidak fair,,,,

  2. Selamat pagi, setelah saya jalan-jalan di edukasi.net eh saya ketemu dengan blog Anda, setelah saya baca-baca sambil minum air (yach…iyalah…masak minum batu :D just kidding..gt) oke sya merasa salut dengan Anda, sebagai seorang Kepala Seokolah dengan sifat kebapakan itu yang membuat saya tertegun (mungkin krna saya jauh dari Ortu :D). Walau saya bukan murid/orang dekat Anda, saya hanya baru mengenal Anda disini. Semoga saja prilaku Anda sebagai seorang Kepala Sekolah bisa di contoh oleh Kepala Sekolah lainnya (semua orang). Salam hangat dan sukses selalu.

  3. Maaf sya salah klik saya kira ini di buku tamu eh salah alamat denk..hick…hikc…mahap..mahap…(yang punya geram tuh…)

    kaburrrrrrrrrr…………ah……………..

  4. pak Meski dananya bukan dari APBD atau APBN tetap harus membayr pajaknya bagi bendaharawan pemerintah

    Terimaksih

  5. Bagus Pak, sangat membantu karena saya tumben baru jadi ketua komite sekolah di SD Islam AlFirdaus Magelang, tempat saya menyekolahkan anak2 saya.

  6. aSS.mAKASIH ATAS BIMBINGANNYA KEMARIN

  7. kalo untuk SMP?Mts sama gak pak?

  8. peraturan pemeriksaan dana komite sekolah / dan siapa wajib memeriksa

  9. sori mengingatkan bos, sesuai dg PP no 17 thn 2011 komite tidak boleh meminta dana komite kpd wali murid terlebih untk iuran coba deh dilihat..trim. pujay!..

  10. Maaf, mengingatkan gan … Posting di atas dibuat th 2008 … Trm ksh dah mengingatkan …. Sy jadi pengen posting yg terbaru … Ditunggu lagi kommentnya gan :)

  11. kalau untuk tingkat sma apa siswa (osis) jg tidak blh jd pengurus/anggota komite sekolah?

  12. kegiatan apa saja yang dilarang mengunakan dana komite

  13. bagaimana dengan dana yang berasal daripemerintah,seperti dana rutin, apakah komite berhak mengetahui penggunaannya?

  14. terimakasih sudah mensosialisasikan hal ini, saya izin mengeprint

  15. ass……….
    pak apakah komite sekolah bisa diganti sebelum masa jabatanhabis, karena kurangasfiratif sehingga kegiatan di sekolah jadi kurang aktif dan dampak yang di timbulkan menjadi kurang calon peminat atau calon siswa yang ingin belajar dilembaga tersebut. mohon petunjuk
    wass

    • ass……….
      pak apakah komite sekolah bisa diganti sebelum masa jabatan habis, karena kurang asfiratif sehingga kegiatan di sekolah jadi kurang aktif dan dampak yang di timbulkan menjadi kurang calon peminat atau calon siswa yang ingin belajar dilembaga tersebut. mohon petunjuk
      wass
      orang tua siswa

  16. Ass.w.w. maaf saya menanyakan bagaimana dengan kondisi gratis dari foke untuk sekolah SMA/SMK Gratis ? Apakah perlu adar perubahan AD/ART atau Komite boleh memungut Visibilitas study sebagaimana APBN/APBD transfaransi tidak ada jadi hasil IRB dan IPDB melebihi KAS.ini bagaimana pak terima kasih.

  17. kepada pak dedi, apakah dana komite dapat dicampur penggunaan dan pembukuannya sebagai anggaran sekolah, atau dengan kata lain uang negara dan sumber uang komite menjadi satu sebagai Dana Sekolah? Apakah kepala sekolah terjun langsung untuk mengatur keuangan komite? mhon di jawab pak?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 15,668 other followers