tindakan kriminalisasi terhadap sekolah atau kepala sekolah

IMG_4172

Di Negeri Paman Besut terjadi kekisruhan antara Gubernur dengan DPRD, berawal dari pemgusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – APBD, Gubernur menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah – SKPD tidak mengusilkan program, kegiatan atau rencana pengadaan barang senilai lebih dari 12 trilyun kepeng, tetapi muncul pada APBD yang dikeluarkan oleh DPRD.

Ternyata anggaran lebih dari 12 trilyun kepeng itu diantaranya untuk pengadaan peralat listrik UPS di sekolah yang harganya per unit untuk setiap Sekolah antara 3 sampai 5 milyar kepeng.

Dikabarkan bahwa sekolah-sekolah tak mengajukan permintaan pengadaan alat itu, tetapi langsung di drop ke sekolah untuk dipasang, beberapa sekolah menyatakan bahwa kebutuhan mereka sebenarnya adalah penambahan daya listrik, sekolah sudah mengajukan permintaan penambahan daya listrik, tapi tak kunjung terealisir.

Kisruh terus terjadi hingga artikel ini ditulis, liputan media tak henti mengungkap pandapat berbagai fihak tentang anggaran yang tak kunjung disetujui, hingga para fihak melaporkan fihak lain ke KPK dan Kepolisian. Anggaran operasional sekolah tak kunjung turun, sementara kegiatan sekolah harus dijalankan, pemeliharaan sekolah tak berhenti, ujian sekolah harus dilakukan, kebersihan memerlukan alat dan bahan yang harus dibeli, tenaga guru dan tata usaha honor hatus dibayar, berbagai biaya tak bisa ditunda. Kepala sekolah hatus kreatif dan kerja keras mengendalikan sekolah hingga ada yang harus menggunakan berbagai sumber dana bahkan meminjam uang untuk biaya operasional sekolah.

Dalam keadaan sulit dimana anggaran tak kunjung disetujui, sehingga tak bisa turun untuk digunakan mendanai berbagai kegiatan sekolah, Kepala Sekolah mendapat tambahan beban dipanggil Kepolisian Negeri Paman Besut untuk diperiksa sehubungan dengan pengadaan barang yang diributkan.

Anda pernah diperiksa Polisi? Bagaimana rasanya mendapatkan panggilan dan menjadi terperiksa? Mereka yang tak terbiasa berhubungan dengan Polisi, dipanggil Polisi dan diperiksa selama berjam-jam adalah sebuah persitiwa yang tak mengenakkan. Kalau boleh meminjam istilah media, apakah sedang terjadi Kriminalisasi di Dunia Pendidikan? Oleh siapa? Jika pelapornya adalah Gubernur atau DPRD, apakah mereka bisa dianggap melakukan tindakan kriminalisasi terhadap sekolah atau kepala sekolah?

Menurut Anda?